bahan hukum sekunder yang berupa makalah, karya-karya ilmiah, buku-buku yang ditulis para ahli dan hasil penelitian serta pemberitaan-pemberitaan. dan hak asasi manusia di Indonesia; (3) bagaimana penegakkan hak asasi manusia di Indonesia; (4) apakah kaitan antara hak asasi manusia dengan Demokrasi. Berbicara penegakan HAM, berarti berbicara tentang harkat dan martabat orang Indonesia, berbicara tentang cita-cita bangsa Indonesia yang di ikrarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan Dalam penegakan HAM di Indonesia perangkat ideologi pancasila dan UUD 1945 harus. tugas makalah konsham kelompok 14 "Pengadilan HAM" nama anggota (yang bekerja) : Nimaras Dwina T. (1812011273 2. Upaya-Upaya Penegakan HAM. Yaitu berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuat HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya penegakan HAM umumnya dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus yaitu: pencegahan dan penindakan. Makalah ini membahas tentang penegakan hukum dan perlindungan HAM secara umum di Indonesia. Adapun penulis memilih judul ini karena menarik untuk dibahas, terutama untuk kalangan pelajar. Dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia tergolong memprihatinkan. Banyak hal keliru dalam upaya penegakan hukum. Contoh-contoh pelanggaran HAM 7. Penegakan HAM di Indonesia 8. Pengadilan HAM C. Tujuan Masalah Dengan adanya rumusan masalah diatas saya dapat membuat suatu tujuan masalah: 1. Untuk mengetahui perkembangan HAM di Indonesia 2. Untuk mengetahui sejarah HAM di indonesia 3. Untuk mengetahui pengertian HAM dan bagian-bagiannya. 4. Pelanggaran ham di dunia perkuliahan masih kerap terjadi di lingkungan kampus, padahal pada dasarnya mahasiswa sebagai salah satu agen off change dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah seharusnya mahasiswa paham, mengerti serta melaksanakan upaya upaya penegakkan hak asasi manusia dalam sehari harinya? Pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan hak dan kewajiban dalam Hukum ini melindungi hak atas informasi transparan, privasi data, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal. Regulasi yang ada, seperti POJK 77/2016 dan Undang-Undang Nomor lpUr.